
Foto: Fitrah 9131 via Wikimedia Commons, lisensi CC BY 3.0
Kabar baik itu datang dari Jakarta, Rabu 30 September 2026. Dalam Rapat Tingkat Menteri Penguatan Pendidikan Nasional, Menteri Agama Nasaruddin Umar meletakkan tiga skema pembiayaan kesejahteraan guru madrasah non-ASN di atas meja. Sasarannya bukan angka kecil: 655.622 guru madrasah non-ASN, 13.392 ustadz pesantren, dan 91.419 guru PAI non-ASN. Total 760.433 orang.
Dari 821.519 guru madrasah yang tercatat, hampir delapan dari sepuluh berstatus non-ASN. Di balik angka 760.433 itu ada 760.433 rumah tangga yang selama ini hidup dari penghasilan yang jauh dari layak, dengan beban kerja yang sama beratnya dengan rekan-rekan mereka yang berstatus pegawai negeri. Karena itulah tiga skema ini layak disambut serius, dan layak ditimbang dengan jujur.
Tiga angka, tiga nasib
Skema pertama menyetarakan penghasilan dengan gaji pokok PNS golongan IVa masa kerja 10 tahun: Rp3,83 juta per bulan, dihitung 13 bulan. Kebutuhan anggarannya Rp37,95 triliun per tahun. Ini tawaran paling murah hati. Guru non-ASN diperlakukan setara aparatur dengan pangkat dan masa kerja yang mapan.
Skema kedua mengacu pada UMK terendah di Indonesia, dicontohkan UMK Banjarnegara sekitar Rp2,02 juta, dengan perhitungan Rp2,32 juta per bulan dikali 13 bulan. Kebutuhan anggarannya Rp23,1 triliun. Ini tawaran paling hemat, hampir 15 triliun lebih murah dari skema pertama.
Skema ketiga menyelaraskan penghasilan dengan gaji pokok PPPK masa kerja nol tahun: Rp3,2 juta per bulan dikali 13 bulan. Kebutuhan anggarannya Rp31,69 triliun. Tawaran jalan tengah, berada di antara dua angka sebelumnya.
Ketiga angka ini konsisten jika diuji: dikalikan 760.433 orang sasaran, masing-masing menghasilkan anggaran resmi dengan selisih pembulatan yang kecil. Artinya perdebatan bukan soal hitungannya, melainkan soal pilihannya.
Ujian dua syarat
Senin 5 Oktober 2026, Maman Imanul Haq, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, menyambut baik usulan Kemenag. Namun ia mengajukan syarat yang tajam: pemerintah harus mengkaji secara cermat kemampuan fiskal negara agar kebijakan berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti sebagai program sesaat. Penekanannya satu: kepastian penghasilan bagi guru.
"Yang kita butuhkan adalah skema yang memberikan kepastian penghasilan dan bisa dijalankan secara berkelanjutan."
Kutipan itu layak dijadikan timbangan. Kepastian penghasilan dan keberlanjutan fiskal adalah dua syarat yang harus dipenuhi sekaligus. Skema yang hanya memenuhi satu di antaranya akan melahirkan masalah baru.
Vonis kami
Uji ketiga skema dengan timbangan Maman Imanul Haq.
Skema pertama paling murah hati bagi guru, tetapi paling berat bagi negara. Rp37,95 triliun per tahun adalah angka yang paling rentan terhadap kritik keberlanjutan. Janji kesejahteraan yang tidak tahan uji fiskal hanya akan menjadi kekecewaan yang lebih pahit.
Skema kedua paling ringan bagi anggaran, tetapi jangkarnya janggal. Patokan nasional yang memakai titik terendah satu kabupaten sebagai standar adalah pilihan yang aneh. Guru di daerah dengan biaya hidup tinggi dipatok ke angka paling rendah di negeri ini, dan disparitas ditanamkan sejak kebijakan lahir.
Skema ketiga adalah jalan tengah yang paling masuk akal. Ia menawarkan standar nasional tunggal, bukan mencomot UMK terendah satu kabupaten. Ia selaras dengan jalur PPPK yang memang ditempuh banyak guru non-ASN hari ini, sehingga penghasilannya nyambung dengan jenjang karir yang sudah ada. Ia memberi kepastian penghasilan yang jelas lebih baik dari kondisi sekarang, tanpa menuntut beban fiskal paling mahal dari negara. Diuji dengan dua syarat kepastian penghasilan dan keberlanjutan, skema ketiga adalah yang paling layak diperjuangkan.
Setelah angka disepakati
Tiga skema di meja Kemenag adalah awal yang baik. Tetapi bagi 760.433 guru yang menunggu, angka hanyalah separuh cerita. Ujian sesungguhnya dimulai setelah skema dipilih: memastikan uangnya sampai ke rekening guru setiap bulan, tepat waktu, tanpa potongan dan tanpa drama birokrasi.
Kesejahteraan guru madrasah sudah terlalu lama menjadi pidato. Rancage ku pikiran, parigel ku tindakan. Kali ini, mari kita pastikan pikirannya matang dan tindakannya nyata.
Komentar
Posting Komentar