
Foto: Bright Kwame Ayisi via Wikimedia Commons, lisensi CC0.
Senin, 5 Oktober 2026. Di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Pratikno menyerahkan tongkat estafet Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sugiono. Acara serah terima jabatan seperti biasa, tetapi angka yang dibacakan tidak biasa: 300 ribu sekolah dan madrasah direnovasi hingga 2029, satu juta interactive flat panel untuk digitalisasi pembelajaran, kesejahteraan guru ditingkatkan, 500 sekolah rakyat dan 500 sekolah nasional terintegrasi dibangun hingga 2029. Wacana pendidikan gratis dari prasekolah sampai universitas negeri pun disebut masih digodok.
Ini kabar baik, tanpa perlu ditambahi gula. Madrasah termasuk disebut eksplisit dalam target renovasi, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan Kemenag mendukung penuh karena madrasah adalah bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Namun di balik angka-angka yang menggembirakan itu, ada satu pertanyaan yang jarang ikut dibacakan di podium: siapa yang akan menghidupkan satu juta layar itu setiap pagi?
Perangkat Datang Duluan, Pelatihan Menyusul
Pola ini bukan barang baru. Kita pernah punya pengalaman panjang menerima barang terlebih dahulu, lalu bertanya kemudian. Buku digital datang, pembacaan manual tidak menyertai. Laboratorium komputer dibangun, guru yang mengoperasikan tidak pernah dilatih ulang. Pelat nomor prestasi dipasang di papan nama sekolah, sementara guru masih bertanya cara menghubungkan kabel.
Interactive flat panel memang bukan teknologi rumit. Di layar sentuh sebesar papan tulis itu, guru bisa menulis, menampilkan video, membuka bahan ajar digital, lalu menyimpan semuanya dalam satu file. Kegunaannya jelas. Persoalannya selalu sama: tanpa pelatihan yang sistematis, panel secanggih apa pun akan berakhir sebagai papan tulis putih yang mahal. Guru yang gagap teknologi akan mematikannya karena takut rusak, guru yang tertekan target administrasi tidak punya waktu mempelajarinya, dan anak-anak kembali belajar dengan cara lama di depan layar yang sepi.
Artinya, janji digitalisasi pendidikan tidak berhenti di meja pengadaan. Ia baru bermakna ketika disertai desain pelatihan guru, pendampingan berkelanjutan, dan anggaran pemeliharaan yang jelas. Tiga hal itu hampir tidak pernah disebut dalam pidato peresmian.
Pelajaran dari Angka 25 Persen
Tiga hari sebelum serah terima itu, kabar dari Konaspi XII di Nusa Dua memberi peringatan yang tepat waktu. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa koding dan AI sudah dibuka sebagai mata pelajaran pilihan mulai kelas 5 SD. Akan tetapi, baru sekitar 25 persen sekolah yang benar-benar mengajarkannya. Penyebabnya bukan kurikulum yang belum siap, bukan pula biaya yang tidak ada, melainkan kesiapan guru.
Angka 25 persen itulah cermin terdekat bagi satu juta layar yang dijanjikan. Koding dan AI sebagai mapel pilihan adalah kebijakan yang sudah jalan, dan kenyataannya sebagian besar sekolah belum mampu mengeksekusinya karena gurunya belum siap. Sekarang bayangkan perangkat yang jumlahnya satu juta unit itu datang ke madrasah-madrasah tanpa reformasi pelatihan yang setara. Skema yang sama hanya akan mengulang hasil yang sama.
Bagi madrasah, tantangan ini berlapis. Banyak guru MI di daerah masih berhadapan dengan koneksi internet yang tidak stabil, perangkat pribadi yang pas-pasan, dan beban administrasi yang memakan jam-jam mereka. Menuntut mereka tiba-tiba mengajar dengan layar interaktif tanpa bekal adalah cara paling cepat untuk mengubah kebijakan besar menjadi benda pajangan.
Madrasah Tidak Boleh Sekadar Menjadi Ujung Rantai Distribusi
Di sinilah posisi madrasah perlu dibaca dengan jujur. Kita sering bangga disebut sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional, dan dukungan Menag atas program Kemenko PMK memang patut diapresiasi. Tetapi kebanggaan itu harus disertai tuntutan yang konkret: madrasah jangan hanya menjadi alamat kirim barang.
Yang perlu diperjuangkan madrasah dari janji satu juta layar ini adalah tiga hal. Pertama, pelatihan guru yang dirancang khusus untuk realitas madrasah, bukan kursus kilat yang materinya menumpuk begitu saja. Kedua, pendampingan pasca pelatihan, agar guru tidak dibiarkan sendirian begitu perangkat terpasang. Ketiga, peran aktif kampus-kampus PGMI dalam menyiapkan calon guru yang tidak kaget ketika masuk kelas dan menemui layar di depan mereka. Kampus kami di PGMI IAI PERSIS Garut, misalnya, tidak boleh lagi memproduksi lulusan yang menganggap teknologi sebagai urusan ekstrakurikuler.
Tagline blog ini berbunyi "Rancage ku Pikiran, Parigel ku Tindakan": rapi dalam berpikir, gesit dalam bertindak. Maka berpikir rapi soal digitalisasi berarti tidak berhenti pada jumlah layar yang dibagi. Bertindak gesit berarti memastikan guru madrasah memegang kendali atas teknologi itu, bukan justru dibuat takut olehnya. Satu juta layar adalah peluang bersejarah bagi madrasah, tetapi sejarah juga mencatat bahwa peluang sebesar itu mudah menjadi etalase apabila manusianya tidak disiapkan.
Jadi sebelum bertanya kapan panelnya datang ke madrasah kita, ada pertanyaan yang lebih baik diajukan sekarang: apa yang sudah disiapkan untuk gurunya?
Komentar
Posting Komentar