Ilustrasi: murid SD memberi hormat. Foto: Fandy Aprianto Rohman dan Erlyndita Setyawardani via Wikimedia Commons, lisensi CC BY-SA 4.0.
Satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angka itu, yang dikutip dari data UNICEF dalam bahan kajian penulis, menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia dalam jumlah absolut. Seminggu setelah Hari Anak Perempuan Internasional, 11 Oktober, ada pertanyaan yang jarang diajukan: di kelas berapa anak-anak itu terakhir kali duduk?
Jawabannya, menurut kajian tersebut, sering kali di pintu antara SD/MI dan SMP/MTs. Di pintu itulah pendidikan dasar anak perempuan paling mudah terputus, dan paling jarang dihitung.
Angka turun, izin naik
Dalam grafik BPS yang dikutip kajian ini, prevalensi perkawinan anak perempuan turun dari 14,67% ke 8,19%. Kabar baik, kalau berhenti di situ.
Pada saat yang sama, permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama melonjak setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun. Tercatat 135.816 permohonan pada 2019 sampai 2022. Studi Abdallah dan Akbar (2026) menemukan hakim di daerah yang mereka kaji mengabulkan hampir 99% permohonan, sebagian besar dengan alasan kehamilan atau kekhawatiran akan zina.
Ada dua catatan agar angka ini tidak dibaca keliru. Pertama, sebelum 2019 anak usia 16 sampai 18 tahun boleh menikah tanpa izin pengadilan. Setelah batas naik, kelompok yang sama harus meminta dispensasi, sehingga permohonan naik sebagian karena aturan, bukan karena perkawinan bertambah. Kedua, angka resmi tidak mencakup perkawinan siri. Penurunan prevalensi bisa saja sebagian berarti perkawinan pindah ke jalur yang tidak tercatat. Dua hal itu belum terjawab oleh data yang tersedia.
Putus di pintu SMP
Hukum sebenarnya jelas. Undang-Undang Sisdiknas Pasal 7 ayat (2) mewajibkan orang tua memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, dan Pasal 34 ayat (2) menjamin wajib belajar tanpa memungut biaya. Namun kewajiban orang tua itu nyaris tanpa mekanisme pemantauan.
Akibatnya terlihat di angka nasional. Komisi X DPR RI menyebut rata-rata lama sekolah masih 8,9 tahun, sedangkan harapan lama sekolah 13,21 tahun, menurut pemberitaan yang dikutip situs achmadnurhidayat.id. Selisihnya sekitar 4,3 tahun. Anak perempuan dari keluarga miskin di pedesaan, menurut kajian yang sama, sekitar tiga kali lebih rentan menikah dini.
Karena itu ukuran yang paling berguna bukan jumlah lulusan SD/MI, melainkan berapa lulusan kelas enam yang benar-benar tercatat di kelas tujuh. Anak yang hilang pada tahap itu paling mungkin tidak pernah muncul lagi dalam data.
Bantuan perlu, tetapi belum cukup
Bantuan siswa miskin terbukti menolong. Suci dan Sulistyaningrum (2024) melaporkan bantuan itu menurunkan peluang pernikahan anak hingga 13 poin persentase. Tetapi bantuan uang tidak menyentuh alasan yang dipakai keluarga: takut anak menjadi perawan tua, takut fitnah, atau keyakinan bahwa ayah berhak menikahkan putrinya kapan saja.
Kajian yang menjadi dasar tulisan ini menjawabnya dari dalam tradisi fikih. Pernikahan adalah mitsaqan ghalidza, perjanjian kokoh yang menuntut kedewasaan. Menurut kajian itu, prinsip hifz al-aql, perlindungan akal dan masa depan pendidikan, wajib didahulukan daripada kekhawatiran yang bersifat dugaan. Pandangan mazhab klasik tentang wali tidak seragam, dan penulis tidak mengklaim ini sebagai fatwa. Nilainya praktis: guru dan tokoh agama bisa berbicara dengan orang tua tanpa menjadikan sekolah lawan agama.
Catatan kami: garis pertahanan ada di kelas enam
SD/MI adalah lembaga yang rutin bertemu hampir semua anak sebelum usia rentan. Kajian menyusun tiga tingkat langkah, dan berikut versi ringkasnya.
Pertama, pemerintah. Wajib belajar 13 tahun masih berupa RUU. Pada Juli 2026 Komisi X DPR RI menyepakati drafnya masuk tahap harmonisasi di Badan Legislasi (DPR RI, 2026). Memperpanjang kewajiban tanpa menambah SMP/MTs di kecamatan terpencil hanya memperlebar jarak antara hak di kertas dan hak di kampung.
Kedua, sekolah dan madrasah. Ruang aman yang bebas stigma, dukungan teman sebaya, dan kebijakan tertulis agar murid yang hamil atau menikah tidak otomatis dikeluarkan. Dua yang pertama bersumber dari kajian. Yang ketiga usulan penulis dan perlu diuji.
Ketiga, guru kelas. Guru kelas empat sampai enam melihat murid hampir setiap hari. Absensi yang mulai bolong, nilai yang jatuh mendadak, atau murid yang bilang akan segera dinikahkan adalah tanda yang layak dicatat. Penandaan tanpa pendampingan berisiko melabeli anak dan keluarganya, jadi daftar tanda ini perlu divalidasi lebih dulu.
Setelah pasal, buku absen
Pernikahan anak tidak selesai dengan menaikkan angka di undang-undang. Ia ditentukan oleh hal yang lebih sunyi: apakah anak perempuan yang lulus kelas enam itu benar-benar duduk di kelas tujuh pada tahun ajaran berikutnya. Rancage ku pikiran, parigel ku tindakan. Untuk urusan ini, tindakan pertamanya adalah menghitung.
Sumber data: UNICEF (2016), BPS (2024), Bincang Perempuan (2023), dan Komnas Perempuan sebagaimana dikutip dalam presentasi penulis; Abdallah dan Akbar (2026); Suci dan Sulistyaningrum (2024); DPR RI (2026); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Nomor 16 Tahun 2019. Naskah akademik lengkap dengan rujukan tersedia dari penulis.
BACA JUGA: Jelajahi Arsip dan Catatan Pendidikan Lainnya di Tatar Pasundan
Komentar
Posting Komentar