WARTA KILAT
Rebo, 7 Oktober 2026

PPG Daljab 2026 Dibuka: Pintu Sertifikasi Terbuka, tapi Siapa yang Berdiri di Depannya?

Huruf:
Foto Utama
Dokumentasi redaksi Rancage Parigel Times.

Guru mengajar di kelas

Foto: Kang maman99 via Wikimedia Commons, lisensi CC BY-SA 4.0.

RANCAGÉ PARIGEL TIMES. Kementerian Agama membuka pendaftaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan 2026 bagi guru madrasah yang belum bersertifikat. Masa pendaftaran berlangsung 21 hingga 27 Oktober 2026, dibuka mulai pukul 13.00 WIB, dan seluruh proses dilakukan melalui sistem EMIS GTK. Proses verifikasi dan validasi (verval) calon peserta dijadwalkan 21 sampai 29 Oktober 2026.

Bagi guru madrasah, kabar ini bukan kabar biasa. PPG Daljab adalah satu-satunya jalan resmi menuju sertifikat pendidik, dan sertifikat pendidik adalah pintu menuju tunjangan profesi. Sudah bertahun-tahun antrean ini berjalan lambat. Maka pembukaan pendaftaran tahun ini layak disambut. Namun sambutan saja tidak cukup. Pertanyaan yang lebih penting: siapa saja yang benar-benar bisa melangkah masuk?

Syaratnya Jelas, tapi Tidak Semua Guru Memenuhi

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Fesal Musaad, menyampaikan bahwa Kemenag telah menerbitkan surat edaran pembukaan pendaftaran ke seluruh Kantor Wilayah Kemenag provinsi. Ia meminta guru madrasah yang memenuhi kriteria mendaftar sesuai jadwal. Syaratnya enam: terdaftar aktif sebagai guru pada satuan administrasi pangkalan (satminkal), diangkat sebagai guru paling lambat 31 Desember 2025, memiliki ijazah minimal S-1 atau D-IV yang linier dengan bidang studi PPG, belum mencapai usia pensiun, belum memiliki sertifikat pendidik, dan melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari fasilitas layanan kesehatan.

Sistem EMIS GTK akan memverifikasi persyaratan itu secara otomatis. Pemeriksaan mencakup keabsahan ijazah, batas usia pensiun, tanggal mulai tugas (TMT), riwayat sertifikasi, dan pemenuhan minimal enam jam tatap muka (JTM) di satminkal.

Di atas kertas, syarat itu masuk akal. Negara butuh guru profesional, dan profesionalisme butuh standar. Tetapi di lapangan, guru madrasah tidak semuanya berdiri di garis start yang sama.

Tembok yang Tidak Terlihat: Data dan Linieritas

Bayangkan seorang guru MI di kecamatan jauh yang sudah mengajar sejak 2015. Ijazahnya S-1 Pendidikan Agama Islam, tetapi ia mengampu IPA karena madrasahnya kekurangan guru. Di EMIS GTK, status validasi ijazahnya bisa tidak linier dengan bidang studi PPG yang ia pilih. Atau jam tatap mukanya tercatat kurang dari enam jam di satminkal karena beban mengajar terbagi ke madrasah lain yang datanya belum sinkron. Ia memenuhi hampir semua syarat, kecuali yang paling menentukan: catatan di sistem.

Inilah ironi yang sering luput dari pengumuman. Kebijakan dibuka secara daring dan transparan, tetapi aksesnya disaring oleh data. Guru yang datanya rapi di EMIS melenggang. Guru yang datanya bermasalah, yang sering kali justru mengajar paling lama di tempat paling jauh, berhenti di layar pendaftaran. Masalahnya bukan kemalasan. Banyak operator madrasah bekerja dengan satu laptop untuk puluhan guru, sinyal tidak stabil, dan pendampingan teknis yang minim.

Soal linieritas ijazah juga patut dipersoalkan secara jernih. Di madrasah kecil, satu guru mengampu banyak mapel adalah pemandangan sehari-hari. Menuntut ijazah linier tanpa memperbaiki dulu pemetaan kebutuhan guru di madrasah adalah menagih hasil tanpa menyiapkan jalan.

Sertifikasi Itu Soal Martabat

Sertifikasi adalah soal martabat guru. Tunjangan profesi yang menyertainya berarti kepastian penghasilan bagi guru honorer madrasah yang gajinya selama ini bergantung pada kemampuan madrasah membayar. Setiap pendaftaran PPG yang gagal karena soal administrasi adalah satu keluarga guru yang menunggu lebih lama untuk hidup layak dari profesinya.

Karena itu, pembukaan pendaftaran ini harus dibaca sebagai pekerjaan rumah bersama. Kemenag sudah membuka pintu dan menyosialisasikan lewat kanwil. Langkah berikutnya adalah memastikan pintu itu benar-benar bisa dilewati: pendampingan perbaikan data EMIS GTK bagi madrasah yang bermasalah, kejelasan mekanisme bagi guru yang ijazahnya tidak linier, dan kepastian bahwa verval berjalan adil, bukan sekadar otomatis menolak yang datanya belum sempurna.

Madrasah juga tidak boleh pasif menunggu. Kepala madrasah dan operator perlu memastikan seluruh guru yang memenuhi syarat mendaftar sebelum 27 Oktober pukul penutupan. Jangan sampai ada guru yang tahu kabar ini setelah jendela pendaftaran tertutup.

Penutup

PPG Daljab 2026 adalah kabar baik. Tetapi kabar baik dalam pendidikan Indonesia sering berhenti di pengumuman. Yang membedakan kebijakan yang berhasil dari yang sekadar ramai dibicarakan adalah apa yang terjadi setelah portal pendaftaran ditutup: apakah guru-guru di madrasah terpencil ikut tersertifikasi, atau antrean panjang itu hanya berganti nama.

Rancage ku pikiran, parigel ku tindakan. Pendaftaran sudah dibuka. Sekarang saatnya memastikan tidak ada guru madrasah yang tertinggal hanya karena datanya.

Bagikan Berita Ini:
RP
Redaksi & Penulis

Asa Robby Azizan

Mendokumentasikan warta, dinamika pendidikan, kebudayaan, dan pemikiran kontemporer dari Tatar Pasundan.

Tanggapan & Komentar

Komentar

Logo

Popular

Google analytics

Template License

Your Javascript

Tautan artikel berhasil disalin!