WARTA KILAT
Rebo, 7 Oktober 2026

Guru Melarang HP, Tapi Tidak Melek Digital: Ironi Literasi di Madrasah Daerah

Huruf:
Foto Utama
Dokumentasi redaksi Rancage Parigel Times.

Guru sedang menjelaskan pemanfaatan AI kepada murid di ruang kelas

Foto: Fajarku19 via Wikimedia Commons, lisensi CC0

Ada ironi yang jarang disebut dari gelombang pembatasan gawai di madrasah. Guru diminta menyita ponsel murid di gerbang kelas, mengawasi mereka agar tidak bermain gawai, sekaligus menjadi teladan literasi digital. Masalahnya: tidak semua guru punya bekal itu. Bagaimana seseorang mengajarkan bijak berinternet kalau ia sendiri hanya tahu internet sebatas membuka WhatsApp dan mengisi daftar hadir daring?

Sejak 31 Agustus 2026, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026 melarang murid menggunakan gawai di lingkungan madrasah, kecuali atas instruksi guru untuk keperluan pembelajaran. Aturan ini sejalan dengan PP Tunas yang berlaku mulai 28 Maret 2026 dan membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambutnya sebagai ikhtiar membangun budaya digital yang beretika. Logikanya rapi: anak dilindungi dari racun digital oleh orang dewasa di sekolahnya.

Namun logika itu menyimpan asumsi yang belum diuji. Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, "Kita tidak ingin menjauhkan anak-anak dari teknologi. Yang ingin kita bangun adalah kemampuan menggunakan teknologi secara sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab." Pernyataan itu benar sebagai cita-cita. Tapi cita-cita sebesar itu membutuhkan guru yang lebih dulu sehat, aman, dan bijaksana memakai teknologi. Di sinilah kesenjangan itu terbuka.

Melarang Itu Mudah, Mengajarkan Itu Berat

Menyita ponsel itu pekerjaan yang sederhana. Mengajarkan anak memilah kabar bohong, menghadapinya saat menerima ujaran kebencian di kolom komentar, dan mengajarinya menolak judi online bukan pekerjaan sederhana. Kemenag sendiri berencana mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam pembelajaran: etika digital, kemampuan memilah informasi, penguatan nilai keagamaan. Itu pekerjaan pedagogis, bukan pekerjaan satpam sekolah.

Data Konaspi XII pada 2 Oktober 2026 memberi gambaran yang jujur. Baru sekitar 25 persen sekolah yang mengajarkan koding atau kecerdasan artifisial, dan sebab utamanya adalah kesiapan guru. Baca pelan-pelan: bukan kesiapan kurikulum, bukan kesiapan perangkat, melainkan kesiapan guru. Di daerah, angka seperti ini biasanya lebih muram lagi. Guru yang dituntut mengintegrasikan literasi digital ke pembelajaran adalah guru yang sama yang kemarin belum pernah membuka fitur berbagi layar di aplikasi rapat daring.

Melek Digital Bukan Pandai Memakai Aplikasi

Ada salah kaprah yang perlu diluruskan. Banyak pelatihan guru menyamakan literasi digital dengan kemampuan memakai aplikasi: bisa Canva, bisa Quizizz, bisa mengedit video. Itu penting, tapi itu baru kulitnya. Literasi digital seorang guru adalah kemampuan pedagogis: menilai kebenaran sebuah informasi sebelum disebar di grup kelas, memahami cara kerja algoritma yang memanipulasi perhatian muridnya, dan mengajarkan murid memakai AI tanpa menumpahkan seluruh tugas berpikir kepadanya.

Bedakan dua guru ini. Guru pertama mahir membuat slide berwarna-warni tapi meneruskan kabar bohong tentang vaksin ke grup orang tua. Guru kedua slidnya biasa saja, tapi ia mengajari muridnya memverifikasi foto yang viral sebelum dipercaya. Mana yang lebih melek digital? Jawabannya jelas, dan ia tidak ditentukan oleh seberapa canggih aplikasi yang dipakai.

Kesenjangan ini makin terasa di madrasah daerah. Pelatihan digital yang ada sering dirancang dari kota, untuk infrastruktur kota. Modulnya mengasumsikan internet kencang, laptop per guru, dan jam yang longgar. Di lapangan, guru madrasah membuka materi pelatihan lewat ponsel dengan sinyal pas-pasan, di sela mengajar 24 jam pelajaran dan mengisi administrasi. Pelatihan selesai, sertifikat didapat, praktiknya tidak jalan.

Buku Digital Gratis, Gurunya Masih Manual

Pada 4 Agustus 2026, Kemenag menyediakan 90 buku digital PAI dan Bahasa Arab yang bisa diunduh gratis: 58 buku teks utama plus 32 buku khusus program keagamaan. Langkah ini patut diapresiasi. Tapi buku digital hanya berguna bila gurunya bisa mengelola pembelajaran digital. Buku dalam bentuk PDF yang diunduh lalu dicetak kembali ke kertas adalah transformasi yang gagal di tengah jalan. Yang perlu ditransformasi bukan medianya saja, melainkan cara guru bekerja dengan media itu.

Artinya, persoalan literasi digital guru bukan soal larangan dan bukan soal perangkat. Soal kapasitas. Dan kapasitas tidak dibangun lewat edaran. Ia dibangun lewat pelatihan yang menjangkau daerah, yang berangkat dari kebutuhan nyata guru madrasah, bukan dari asumsi kota.

Catatan untuk Kita

Madrasah tidak kekurangan niat baik. Larangan gawai, PP Tunas, buku digital gratis, semuanya bergerak ke arah yang benar. Yang kurang adalah kejujuran untuk mengakui bahwa gurunya sendiri belum disiapkan. Kita tidak bisa menuntut guru menjadi benteng literasi digital bagi muridnya sambil membiarkannya berjuang sendirian memahami teknologi yang berubah setiap semester.

Bagi PGMI dan lembaga pencetak guru madrasah, pesannya gamblang: kurikulum calon guru harus memuat literasi digital sebagai kompetensi pedagogis, bukan sekadar mata kuliah keterampilan komputer. Calon guru MI perlu lulus dengan kemampuan menilai informasi, merancang pembelajaran dengan teknologi yang terbatas, dan mengajarkan murid berpikir kritis di ruang digital. Kalau itu tidak dikerjakan, kita akan terus punya guru yang pandai menyita ponsel, tapi gagap saat diminta mengajari murid menggunakannya dengan bijak. Rancage ku pikiran, parigel ku tindakan: pikiran yang melek digital harus diterjemahkan menjadi tindakan yang menyiapkan gurunya, bukan sekadar melarang muridnya.

Bagikan Berita Ini:
RP
Redaksi & Penulis

Asa Robby Azizan

Mendokumentasikan warta, dinamika pendidikan, kebudayaan, dan pemikiran kontemporer dari Tatar Pasundan.

Tanggapan & Komentar

Komentar

Logo

Popular

Google analytics

Template License

Your Javascript

Tautan artikel berhasil disalin!